Lebak – Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Cileles (KMKC), Restu Hidayat, mendesak agar Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Daroyon, Kecamatan Cileles, segera dilaksanakan. Desakan tersebut muncul menyusul laporan bahwa Kepala Desa Daroyon diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara aktif selama kurang lebih enam bulan terakhir.
Menurut Restu, kondisi tersebut berdampak serius terhadap pelayanan administrasi masyarakat, pelaksanaan program pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan desa yang dinilai mengalami stagnasi. Ia menilai, kekosongan kepemimpinan secara faktual tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat atas pelayanan publik.
“Ini bukan soal personal, ini soal kepentingan masyarakat. Desa membutuhkan kepemimpinan yang hadir, aktif, dan bertanggung jawab. Jika dalam enam bulan kepala desa tidak menjalankan tugas secara optimal, maka harus ada langkah konstitusional yang tegas dan terukur,” ujar Restu pada Jurnalklik. com, Kamis 26 Fabuari 2026.
Secara regulasi, penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketidakhadiran atau tidak optimalnya pelaksanaan tugas dalam jangka waktu panjang berpotensi melanggar kewajiban hukum tersebut.
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah), dijelaskan bahwa apabila kepala desa berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt). (*Red)