Beranda » RSUD Adjidarmo Disorot DPRD, Pasien Ngampar di Lantai, Sistem Online Tapi Masih Antre, Kinerja Dewas Dipertanyakan : Jangan Sampai Makan Gaji Buta

RSUD Adjidarmo Disorot DPRD, Pasien Ngampar di Lantai, Sistem Online Tapi Masih Antre, Kinerja Dewas Dipertanyakan : Jangan Sampai Makan Gaji Buta

by Editor Utama
0 comment

Lebak –  Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Kabupaten Lebak kembali mendapat sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ider Alamsyah atau yang akrab disapa Agus Rambo, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pelayanan rumah sakit daerah tersebut yang perlu segera dievaluasi.

Sorotan itu mencakup pelayanan pasien di Unit Gawat Darurat (UGD), keterbatasan tempat tidur dan ruang perawatan, hingga mekanisme pendaftaran pasien secara daring yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Agus menilai persoalan tersebut tidak semestinya terus berulang setiap tahun dengan alasan yang sama. Menurutnya, rumah sakit daerah seharusnya terus melakukan pembenahan, terutama karena RSUD merupakan fasilitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya sampaikan dengan tegas, pengelolaan manajemen di RSUD ini ” BOKBROK” harus dievaluasi. Coba dikroscek secara langsung dari tahun ke tahun. Pelayanan di UGD maupun ruang perawatan masih banyak dikeluhkan masyarakat. Alasannya selalu itu-itu saja, seperti tempat tidur pasien kurang dan ruangan penuh. Dari kapan persoalan seperti ini terus terjadi?” tegas Agus kepada Jurnalklik.com, Kamis (1/10/2026).

Menurut Agus, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada petugas di lapangan, melainkan terhadap sistem dan tata kelola pelayanan secara keseluruhan.

Ia menilai persoalan pelayanan yang berlangsung berulang harus menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen RSUD maupun Dewan Pengawas (Dewas), sebagai bagian dari mekanisme pengawasan rumah sakit.

“Kalau pengawasan dilakukan secara maksimal, tentu harus ada perubahan dan perbaikan. Jangan sampai persoalan yang sama terus muncul tanpa ada solusi yang jelas,” ujarnya.

Dewas RSUD Diminta Jangan Sekadar Formalitas

Agus juga mempertanyakan efektivitas fungsi Dewan Pengawas RSUD Adjidarmo. Ia menegaskan, keberadaan Dewas harus mampu memastikan tata kelola rumah sakit berjalan sesuai tujuan pelayanan publik.

Menurutnya, apabila terdapat anggaran untuk menunjang fungsi pengawasan, maka fungsi tersebut harus benar-benar dijalankan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jangan sampai kami menduga-duga Dewas ini hanya makan “GAJI BUTA”  Saya minta jangan hanya formalitas. Kalau memang ada fungsi pengawasan, lakukan pengawasan secara serius. Lihat langsung persoalan di lapangan dan dorong manajemen melakukan pembenahan,” kata Agus.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menggunakan sumber daya publik.

“Paradigma lama harus diubah. Prioritaskan kebutuhan masyarakat. Jangan selalu memberikan alasan klasik sementara persoalannya dari tahun ke tahun masih sama,” tegasnya.

Sistem Pendaftaran Online Dipertanyakan

Selain persoalan pelayanan di UGD dan ruang perawatan, Agus juga menyoroti sistem pendaftaran pasien secara online.

Menurutnya, digitalisasi pelayanan semestinya memangkas proses yang tidak perlu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun, apabila pasien yang sudah melakukan pendaftaran secara daring tetap harus datang dan mengantre kembali untuk memenuhi proses administrasi lainnya, maka tujuan pelayanan berbasis digital dinilai belum sepenuhnya tercapai.

“Kenapa ada aplikasi online kalau masyarakat masih harus antre lagi di gedung baru untuk memenuhi administrasi lainnya? Pasien harus dibawa dalam kondisi apa pun. Coba pikirkan secara logika dan kedepankan rasa kemanusiaan, untun apa ada sistem online jika masih harus antre lagi,* ujarnya.

Agus menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi dari sisi sistem, bukan hanya dari sisi petugas pelayanan.
“Menurut saya ini masih perlu dibenahi. Kalau tujuan pendaftaran online adalah mempermudah masyarakat, jangan sampai justru masyarakat tetap harus menjalani antrean panjang. Kasihan pasien dan keluarganya,” katanya.

Minta Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Agus meminta Pemerintah Kabupaten Lebak bersama manajemen RSUD Adjidarmo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola rumah sakit.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengecekan terhadap pengelolaan anggaran apabila terdapat indikasi atau temuan yang perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan data dan mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Saya minta evaluasi secara total. Kalau memang ada persoalan dalam pengelolaan anggaran, silakan aparat penegak hukum melakukan pengecekan atau penyelidikan sesuai ketentuan. Semuanya harus transparan,” tegasnya.

Agus mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat penting. Karena itu, menurutnya, pembenahan RSUD Adjidarmo tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi atau pergantian sistem semata, tetapi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan bagi pasien.

“Ini menyangkut pelayanan manusia dan keselamatan manusia. Negara wajib memberikan fasilitas kesehatan dan pelayanan yang layak kepada rakyat. Karena itu, persoalan di rumah sakit harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” tandas Agus.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya konfitmasi kepada pihak-pihak terkait dan selalu membuka ruang hak jawab sesuai kode etik jurnalistik.

(*/Ar/Red)

You may also like

Kantor Redaksi : Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak Banten

Email : Jurnalklik@gmail.com No Handphone : 085216233073/087794000978

Pilihan Editor

Berita Terkini

© 2025 – JurnalKlik.com