Banten – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PPP, Musa Weliansyah, angkat suara dengan nada keras terkait carut-marut pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai berbagai temuan di lapangan sudah masuk kategori serius dan tidak bisa lagi dianggap sekadar persoalan teknis.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten untuk membedah total tata kelola MBG, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan bahan pangan, operasional dapur SPPG, hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar keluhan soal makanan basi atau buah busuk. Ini menyangkut integritas penggunaan APBN dan nasib gizi anak-anak serta ibu hamil. Jika benar ada markup dan pembiaran, ini berbahaya,” tegas Musa pada Jurnalklik.com, Rabu 25 Febuari 2026.
Musa menyoroti praktik sejumlah dapur SPPG yang membagikan MBG untuk tiga hari sekaligus. Menurutnya, pola ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi biaya sewa dapur dan operasional harian.
“Kalau distribusi dilakukan tiga hari sekaligus, apakah biaya sewa dapur tetap dihitung per hari? Kalau iya, kemana anggaran dua hari yang tidak beroperasi? Ini harus diaudit secara forensik,” ujarnya tajam.
Ia menyebut praktik tersebut membuka potensi penyimpangan anggaran yang tidak kecil jika terjadi secara masif.
Lebih jauh, Musa menyinggung adanya dugaan selisih harga atau markup sekitar Rp2.000 per siswa dalam komponen menu. Jika dikalkulasikan dengan jumlah penerima manfaat, potensi kerugian negara bisa mencapai angka signifikan.
“Rp2.000 terlihat kecil, tapi jika dikalikan ribuan bahkan jutaan penerima, ini bisa menjadi skema yang sistematis. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” katanya.
Ia meminta Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh, termasuk memeriksa kepala SPPG, akuntan, dan pihak yayasan atau pemilik dapur yang terlibat dalam pengelolaan.
Musa juga mengkritik kinerja Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan yang dinilai tidak berjalan optimal.
“Keluhan siswa, orang tua, hingga ibu hamil hampir setiap hari terdengar. Kalau pengawasan berjalan, tidak mungkin masalah ini berulang. Jangan sampai Satgas hanya formalitas,” sindirnya.
Musa menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam. Ia memastikan fungsi pengawasan akan dimaksimalkan, termasuk kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat.
“Program gizi untuk rakyat kecil tidak boleh berubah menjadi ajang bancakan. Jika ada oknum yang bermain, copot dan proses hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kongkalikong,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang harus dijaga marwahnya.
“Kalau niatnya baik, tata kelolanya juga harus bersih. Jangan sampai rakyat kecil menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan permainan anggaran,” pungkas Musa. (*Aji/Red)