Lebak — Sebanyak 192 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak resmi dilantik oleh Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dalam sebuah prosesi yang digelar di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (27/4/2026). Pelantikan tersebut mencakup pejabat eselon III, eselon IV, hingga para camat, sebagai bagian dari langkah penyegaran birokrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Hasbi menekankan bahwa seluruh proses rotasi dan mutasi jabatan dilakukan secara bersih tanpa praktik pungutan liar. Ia memastikan bahwa pengisian jabatan sepenuhnya didasarkan pada kinerja dan kebutuhan organisasi, bukan karena faktor transaksional.
“Tidak ada biaya dalam pelantikan ini. Semua murni berdasarkan evaluasi kerja dan kebutuhan pemerintahan. Jika ada yang mencoba bermain, apalagi sampai meminta atau memberi imbalan untuk jabatan, akan langsung ditindak tegas,” ujarnya.
Bupati juga memberikan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN) yang menyalahgunakan jabatan.
Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas hingga pemecatan jika ditemukan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan praktik gratifikasi.
Menurutnya, jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Ia pun mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk mengedepankan pelayanan publik serta menjaga integritas dalam bekerja.
Khusus kepada para camat yang baru dilantik, Bupati meminta agar lebih aktif turun langsung ke lapangan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini dinilai penting agar program pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran.
Adapun rincian pejabat yang dilantik terdiri dari 86 pejabat eselon III, 89 pejabat eselon IV, serta 17 camat. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, disertai pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen menjalankan tugas secara profesional.
Melalui rotasi jabatan ini, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) semakin optimal dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran 2026. (*/Red)