Gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 memuncak. Dua organisasi mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (HIMAGUNA) dan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Cileles (KMKC), resmi merilis “Rapor Merah” dan “Alarm Keras” sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap para legislator yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan keberpihakan pada rakyat.
Dalam pernyataan sikap bersama, para aktivis menyebut wakil rakyat Dapil 6 “mati suri” dan kehilangan taji menghadapi rentetan persoalan krusial yang membelit warga Gunungkencana, Cileles, dan sekitarnya. Mereka menilai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak terasa dampaknya di lapangan.
Delapan “Dosa Kolektif” yang Dipersoalkan
Berdasarkan evaluasi lapangan HIMAGUNA dan KMKC, sedikitnya ada delapan persoalan mendasar yang dinilai dibiarkan berlarut tanpa solusi konkret.
Pembiaran Tambang Ilegal dan Perusakan Lingkungan
DPRD dituding menutup mata terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga. Fungsi kontrol dianggap lumpuh di hadapan dugaan kuat jaringan mafia tambang.
Skandal Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) Infrastruktur jalan yang dibangun dari pajak rakyat rusak akibat truk bermuatan ekstrem (melebihi 8 ton) yang melintas tanpa pengawasan ketat. Legislator dinilai gagal menekan eksekutif untuk penindakan tegas.
Pelanggaran Jam Operasional Truk Galian C Truk tambang tetap melintas pada jam sibuk sekolah dan aktivitas warga. Situasi ini disebut membahayakan keselamatan publik, sementara DPRD dinilai abai.
Parkir Liar di Bahu Jalan
Maraknya kendaraan tambang parkir sembarangan yang diduga melanggar Peraturan Bupati memicu kemacetan dan kecelakaan. Mahasiswa menegaskan, “nyawa warga tidak bisa dibeli dengan uang.”
Dugaan Eksploitasi Buruh Industri KMKC menyoroti persoalan ketenagakerjaan di salah satu perusahaan, termasuk dugaan penghentian produksi sepihak yang berdampak pada ratusan pekerja, serta persoalan upah dan jaminan sosial.
Darurat Sampah Tanpa Solusi Sistemik Ketiadaan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Dapil 6 dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi DPRD dengan dinas terkait.
Pengabaian Pasca-Longsor di Gunungkencana
Korban terdampak longsor disebut belum memperoleh pemulihan dan kebijakan proteksi yang memadai dari para wakil rakyat.
Lemahnya Fungsi Controlling Secara umum, peran DPRD dinilai hanya tampak dalam forum formal, namun minim aksi nyata di lapangan sebagai representasi politik rakyat.
“Masih Bekerja untuk Rakyat atau Tidak?”
Ketua Umum HIMAGUNA, Pahru Roji, menegaskan bahwa rapor merah ini bukan sekadar kritik simbolik, melainkan bentuk evaluasi terbuka terhadap kinerja legislator Dapil 6.
“Kami bertanya kepada para Anggota Dewan Dapil 6: apakah masih bekerja untuk rakyat, atau hanya menunggu masa jabatan berakhir? Rapor merah ini bukti bahwa kinerja kalian tidak terlihat sama sekali,” tegasnya Pahru Roji pada Jurnalklik.com, Jumat 27 Febuari 2026.
Senada, Ketua KMKC Muhamad Saroji menekankan bahwa jabatan wakil rakyat bukan sekadar atribut politik.
“Fungsi pengawasan tidak boleh berhenti di meja rapat. Kami sebagai agent of social control menyatakan bahwa kegagalan menangani persoalan di Cileles dan sekitarnya adalah bukti gagalnya substansi perwakilan rakyat,” ujarnya.
HIMAGUNA dan KMKC menegaskan rilis gabungan ini merupakan peringatan terakhir. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan delapan persoalan tersebut, keduanya akan mengonsolidasikan elemen masyarakat Dapil 6 untuk menggelar aksi massa besar-besaran di Gedung DPRD Lebak.
Tekanan mahasiswa ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas para legislator. Publik kini menanti. (*Ar)