Lebak – Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) menggelar audiensi bersama Komisi I DPRD Lebak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa (PMD) Kabupaten Lebak, Senin, 22 Januari 2023 Di Gedung DPRD Lebak. Mereka menyoal buruknya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Lebak Selatan.
Ketua Umum Coordinator Center IMC
Hendrik Arrizqy mengatakan secara terbuka terkait sejumlah persoalan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan juga wakil rakyat.
Menurut Hendrik gagasan untuk mendirikan UPTD Dukcapil diwilayah Lebak bagian selatan terdapat penolakan dengan alasan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan Sumber Daya Manusia yang masih terbilang kurang produktif dari pemangku kebijakan terkait. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Hendrik mengaku kecewa terhadap jawaban yang tidak pantas diutarakan oleh pejabat mengingat hal tersebut untuk kebutuhan masyarakat banyak.
“Kami akan tetap membawa persoalan ini kepada PJ bupati Lebak, Jika opsi-opsi yang diberikan tidak efektif. Kami berharap aspirasi ini dapat disuarakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Lebak mendatang,”tegasnya.
H. Iyang, S.P, Ketua Komisi I DPRD Kabupan Lebak pada kesempatan tersebut menuturkan apresiasi terhadap IMC. Pihaknya memberikan aspirasi yang memang pada dasarnya ini akan menjadi perioritas besar Komisi I dalam menunjang setiap kebutuhan masyarakat untuk memenuhi dokumen identitas autentik publik. Dirinya juga meminta secara tegas kepada Dinas PMD Lebak agar lebih meninjau poros-poros jaringan dan kendala di masyarakat-masyarakat pelosok.
”Dinas PMD dalam hal ini perlu menyiapkan anggaran yang tidak berbenturan dengan regulasi hukum untuk kepeluan masyarakat secara luas demi terciptanya maksimalisasi layanan pemerintah desa agar tidak adalagi pungutan-pungutan yang dapat merugikan masyarakat baik yang dilakukan calo, atau perangkat desa sendiri”tuturnya.
Kata Ia, maksudnya anggaran ini dapat digunakan seperti biaya pengiriman jasa dokumen Kependudukan ataupun transpot dan alat-alat untuk menunjangnya pencetakan dokumen kependudukan tersebut didesa”lanjut H. Iyang
Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Lebak, Ahmad Nur M. pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pihaknya sudah berupaya menangani isu-isu yang terkait beberapa lama ini, Dirinya menegaskan bahwa Dukcapil akan berafiliasi dengan pemerintah desa se Kabupaten Lebak terkhusus bagian selatan untuk mengoptimalkan layanan dan meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan masyakat.
”Pihak kami akan lebih mengoptimakan kerjasama dengan pemerintah desa dalam hal ini sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil untuk pembuatan dokumen kependudukan. Contohnya, dengan adanya model pengembangan yang kami hadirkan yaitu inovasi berbasis Petugas Registrasi Masyarakat Desa (Prima Desa) yang sudah ancang-ancang disiapkan oleh Dukcapil Kabupaten Lebak. Dan atau pemerintah desa dapat mengakses secara online aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ini dapat secara langsung direspond dan terkoneksi kepada Dukcapil Lebak”.
Kemudian, Rido Novara selaku Sekretaris Dinas PMD Lebak yang turut hadir dalam pertemuan tersebut angkat bicara dirinya menegaskan sisi komitmen pihaknya dalam melakukan pengawasan yang maksimal dan meminimalisir hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat selama ini.
”Terimakasih sebelumnya kami ucapkan, terkait dengan keluhan-keluhan yang selama ini bergulir akan kami minimalisir dengan melakukan pengawasan yang lebih maksimal. Adapun terkait dengan rencana-rencana anggaran untuk membantu maksimalisasi layanan akan kami coba rancang pada tahap-tahap lanjutan” pungkasnya. (*Ar)
