Paket pekerjaan Preservasi Jalan Sampay – Gunungkencana yang dikerjakan Balai pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, pihak Satker maupun Zakaria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Wilayah Banten belum memberikan klarifikasi resmi alias “BUNGKAM” saat dikonfirmasi untuk meminta hak jawab terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pelaksanaan pekerjaan yang di sebutkan oleh kelompok Gerakan mahasiswa dari GAMMA, pada Selasa 3 Maret 2026.
Sebelumnya, GAMMA menyoroti serius Paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. FALBY PUTRA MANDIRI dengan nilai kontrak lebih dari Rp8 miliar tersebut diduga tidak sepenuhnya mengacu pada spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak, termasuk standar teknis yang merujuk pada ketentuan Direktorat Jenderal Bina Marga. Hal itu di ungkap oleh GAMMA setelah melakukan audiensi dengan pihak BPJN Banten pada, Senin 02 mareh 2026
Sikap bungkam dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, khususnya Satker Wilayah II dan PPK 2.3, memunculkan pertanyaan besar. Mengingat dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengendalian kontrak, mutu pekerjaan, serta kesesuaian antara pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana.
Apabila benar terdapat ketidaksesuaian spesifikasi, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan asas value for money dalam penggunaan anggaran negara.
Situasi ini memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh termasuk mendesak kementerian PU evaluasi dan memecat Satker Wilayah II dan PPK 2.3 BPJN Banten. (*/Red)