SERANG, BANTEN – Dugaan aktivitas pertambangan galian tanah tanpa izin di Kampung Cibatu, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas yang diduga telah berulang kali berpindah lokasi tersebut kini tengah dalam penyelidikan jajaran Polres Kabupaten Serang.
Selain diduga berpotensi melanggar ketentuan perizinan pertambangan, aktivitas galian tanah itu juga dikeluhkan warga, karena menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Material tanah yang berceceran di sepanjang jalan raya disebut kerap mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan jalan menjadi licin, meningkatkan risiko kecelakaan, bahkan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Jurnalklik.com, Kamis (19/11/2026).
Salah seorang warga yang melintas Ari mengatakan bahwa aktivitas penggalian tersebut diduga bukan kali pertama berlangsung di wilayah itu. Menurutnya, lokasi kegiatan sebelumnya berada di kawasan Babakan, Desa Mekarsari, sebelum kemudian berpindah ke Kampung Cibatu.
” Sebelumnya itu di Babakan, Desa Mekarsari, lalu sekarang pindah ke Cibatu. Penggalinya sama, orangnya itu-itu juga,” ungkapnya.
Ia menduga perpindahan lokasi galian tersebut harus ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan legalitas kegiatan, kepemilikan izin, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait aktivitas tambang diduga melawan ketentuan aturan.
ari berharap aparat kepolisian tidak hanya berhenti pada penyelidikan administratif, tetapi berani mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Terlebih, masyarakat menaruh harapan terhadap komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pertambangan ilegal, sebagaimana pesan penindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang ramai beredar di media sosial juga ditegaskan oleh Pak Presiden Prabowo kepada para petinggi juga pak Kapolri agar menindak tegas tambang ilegal siapapun beking dibelakangnya.
“Saya berharap APH, dalam hal ini kepolisian, menindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Jangan sampai ada permainan atau pembiaran sehingga pengusaha tambang ilegal bisa bebas beroperasi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kabupaten Serang, AKP Andi Kurniady Eka Setya, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa dugaan aktivitas galian tanah ilegal di wilayah Cibatu sedang dalam proses penyelidikan.
“Sedang dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut,” singkatnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian masyarakat yang berharap proses penyelidikan dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh, termasuk menelusuri legalitas usaha, pemilik kegiatan, alat berat yang digunakan, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Perlu diketahui, kegiatan pertambangan mineral dan batuan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap aktivitas usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2025, terdapat ketentuan pidana yang harus menjadi perhatian para pelaku usaha pertambangan.
1. Pasal 158 UU Minerba – Penambangan Tanpa Izin
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (Rp100 miliar).
2. Pasal 161 UU Minerba – Menampung dan Memperjualbelikan Hasil Tambang Ilegal
Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, maupun penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semestinya hanya menyasar pihak yang melakukan penggalian di lapangan. Apabila ditemukan bukti dan unsur pidana, pihak-pihak yang terlibat dalam penampungan, pengangkutan, hingga perdagangan hasil tambang ilegal juga harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum.
KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKAN PERSOALAN SEPELE, ADA ANCAMAN PIDANA TAMBAHAN
Persoalan galian tanah ilegal bukan sekadar menyangkut kelengkapan administrasi perizinan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, erosi, sedimentasi, terganggunya sistem drainase, kerusakan lahan produktif, hingga potensi bencana di
di sekitar lokasi penggalian.
Apabila kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah.
Beberapa ketentuan pidana yang relevan
antara lain:
1. Pasal 98 – Perusakan Lingkungan Secara Sengaja
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun
dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.
Apabila mengakibatkan luka, bahaya kesehatan, luka berat, atau kematian, ancaman pidananya dapat meningkat sesuai ketentuan ayat (2) dan ayat (3).
2. Pasal 99 – Kerusakan Lingkungan Akibat Kelalaian
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
3. Pasal 109 – Kegiatan Tanpa Perizinan yang Menimbulkan Dampak
Dalam ketentuan Pasal 109, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa perizinan atau persetujuan yang dipersyaratkan, apabila mengakibatkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, dapat dikenakan pidana
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
Penerapan pasal-pasal tersebut tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, pembuktian unsur tindak pidana, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
APARAT DIMINTA TIDAK HANYA MENYELIDIKI, TETAPI MEMASTIKAN TANGGUNG JAWAB HUKUM
Masyarakat berharap penyelidikan Polres Kabupaten Serang dapat mengungkap secara terang apakah aktivitas galian tanah di Kampung Cibatu memiliki izin pertambangan yang sah atau justru beroperasi tanpa
memenuhi ketentuan hukum.
Selain kepolisian, instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup juga diharapkan melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk mengevaluasi dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, penghentian aktivitas, penegakan sanksi administratif, pemulihan lingkungan, hingga proses pidana harus ditempuh sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Sebab, kekayaan alam bukanlah milik segelintir pengusaha untuk dieksploitasi tanpa tanggung jawab. Negara memiliki kewajiban memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.
Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas di atas kertas, sementara aktivitas yang diduga merugikan lingkungan dan membahayakan masyarakat terus berlangsung tanpa penyelesaian.
Kini publik menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan
penyelidikan dugaan galian tanah di Cibatu. Penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih. (*Ar/ red)