Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lebak angkat suara keras terkait dugaan ketidaksesuaian menu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur pelaksana di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Program yang seharusnya menjadi ikhtiar negara dalam meningkatkan kualitas gizi siswa, justru diduga tidak sejalan dengan pagu anggaran dan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua Formatur HMI MPO Lebak, Rizki Dwi Saputra, menilai temuan di lapangan memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, menu yang disajikan kepada siswa disebut-sebut jauh dari prinsip gizi seimbang dan dinilai tidak mencerminkan besaran anggaran per porsi yang telah ditentukan.
“Ini program strategis langsung dari Presiden. Seharusnya pelaksanaan di daerah lebih akurat, lebih terukur, dan lebih transparan. Kalau fakta di lapangan tidak sesuai dengan pagu anggaran, maka patut dipertanyakan ke mana selisihnya,” tegas Rizki, kepada Jurnalklik.com, Selasa 24 Febuari 2026.
Menurutnya, HMI MPO Lebak menerima sejumlah aduan dari wali murid yang mengeluhkan kualitas lauk, porsi makanan yang minim, hingga komposisi menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang. Jika benar anggaran per porsi sudah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah pusat, maka pengelola wajib membuka rincian penggunaannya kepada publik.
“Jangan sampai program yang menyasar anak-anak sekolah ini justru menjadi ruang kelalaian atau bahkan penyimpangan. Ini menyangkut hak dasar siswa untuk mendapatkan asupan gizi yang layak,”ujarnya.
HMI MPO Lebak mendesak Koordinator Wilayah SPPG Lebak serta Satgas MBG Kabupaten Lebak untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG di Kecamatan Muncang. Evaluasi, menurut mereka, tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus menyentuh aspek kualitas bahan, standar menu, hingga distribusi anggaran.
Rizki juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci. Rincian pagu anggaran per porsi, standar komposisi menu, hingga mekanisme pengawasan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawal.
“Kalau memang tidak ada masalah, buka saja datanya. Transparansi akan menjawab semuanya. Tapi jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
HMI MPO Lebak memastikan akan terus mengawal polemik ini hingga ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola maupun dinas terkait. Mereka mengingatkan, kepercayaan publik terhadap program pemerintah sangat ditentukan oleh integritas pelaksana di lapangan.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG di Kecamatan Muncang maupun dinas terkait di Kabupaten Lebak belum memberikan pernyataan resmi atas dugaan tersebut. (*Red)