Lebak – Relawan Pembela Masyarakat (RPM) Mulai membuka suara keras atas dugaan tindakan kekerasan dan penculikan aktivis bernama Fam Fuk Tjhong atau biasa disapa Uun di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, oleh sekelompok orang pada Sabtu malam, 18 Juli 2026. Peristiwa tersebut berlangsung di kediaman Uun (korban) pada malam hari diduga dilakukan oleh puluhan orang.
Uun sapaan akrabnya, diduga di keroyok, di intimidasi serta di ancam akan di bunuh oleh seseorang yang merekam video Viral tersebut jika menghina Ketua DPRD Lebak.
Setelah itu, kemudian korban mengaku di bawa ke kediaman rumah ketua DPRD Lebak dan sempat di diamkan berjam-jam. Bahkan, jenggotnya pun sampai di Potong oleh pelaku.
Atas insiden tersebut, Guntur Penasehat RPM, mengaku prihatin atas tindakan tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan adalah tindakan melawan hukum. Apapun dalilnya, kekerasan tidak dibenarkan dan harus di kecam secara serius demi hidupnya Demokrasi yang utuh serta mendesak Polda Banten agar segera menangkap semua pelaku serta dalang di balik peristiwa brutal tersebut.
“Tindakan kekerasan dan atau penganiayaan adalah tindakan melawan hukum. Di kita adalah Negara Hukum, untuk itu, kami desak Kapolda Banten turun tangan memberikan atensi khusus untuk menegakan hukum dan mengusut tuntas hingga akarnya,” tegas Guntur, Minggu 19 Juli 2026.
Kata Guntur, keritik adalah bagian penting dari hidupnya demokrasi dan agar berjalannya perubahan atas apa yang sedang di keluhkan oleh masyarakat. Kata dia, sangat jelas, tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang harus di proses secara hukum yang adil dan jangan pandang bulu.
“Kalau mengkritik kebijakan di balas penganiayaan dan penculikan sama saja itu mencedrai demokrasi. Menyampaikan pendapat di jamin oleh Undang-Undang,” kata Guntur, Minggu, 19 Juli 2026.
Lanjut Guntur Menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
“Sudah jelas, menyampaikan pendapat di lindungi undang-undang dan bagian dari hak setiap orang. Jika kritik di balas penganiayaan, bagaimana daerah bisa.maju, bagaimana ada perubahan. Jika memang ada yang dilanggar seharusnya melakukan proses hukum jangan main hakim sendiri. Kita kecam keras dan meminta pengusutan secara profesional, tegas dan transparan,” tandasnya.
Guntur juga mengaku akan terus mengikuti kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami akan kawal hingga kasus di bongkar secara tuntas,”tandasnya. (*/Red)