Nasional, JAKARTA – Pembangunan adalah kewajiban pemerintah. Tetapi kesejahteraan rakyat adalah tujuan utamanya. Kalimat sederhana itu semestinya menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemerintah ketika menyusun program dan mengalokasikan anggaran. Sebab pembangunan tidak boleh berhenti pada pertanyaan tentang apa yang akan dibangun, tetapi harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
Di tengah berbagai agenda pembangunan, masih ada masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Ada keluarga yang setiap hari harus berpikir keras bagaimana mendapatkan makanan, orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak, warga sakit yang khawatir dengan biaya pengobatan, hingga masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Mereka tidak sedang menunggu proyek. Mereka sedang menunggu solusi.
Hal tersebut disampaikan Pendiri Relawan Pembela Masyarakat (RPM), Aji Rosyad, yang menilai pemerintah perlu memiliki keberanian dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan melihat kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fisik tetap penting. Namun pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi utamanya, yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi lupa bahwa masih ada masyarakat yang setiap hari memikirkan bagaimana keluarganya bisa makan,”ujar Aji dalam pandangannya.
Menurut Aji, persoalan tersebut bukan berarti pembangunan harus dihentikan. Justru pembangunan harus dirancang agar memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jalan, misalnya, bukan hanya harus bagus secara fisik, tetapi harus mampu membuka akses ekonomi.
Infrastruktur pertanian harus membantu produktivitas petani. Fasilitas pendidikan harus meningkatkan kualitas generasi. Fasilitas kesehatan harus memberikan pelayanan yang mudah dan terjangkau.
Dengan demikian, pembangunan bukan sekadar menghasilkan bangunan, tetapi menghasilkan perubahan kehidupan.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Rakyat
Aji menilai, dalam kondisi kemampuan anggaran yang terbatas, pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas.
Tidak semua kebutuhan dapat dikerjakan secara bersamaan. Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan yang mendesak, kebutuhan penting, dan kebutuhan yang masih dapat ditunda.
Di sinilah kualitas kepemimpinan dan perencanaan pemerintah diuji. Menurutnya, setiap program yang menggunakan uang rakyat layak diuji dengan sejumlah pertanyaan sederhana:
Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat? Siapa yang paling membutuhkan? Berapa banyak warga yang mendapatkan manfaat? Apakah program tersebut menciptakan dampak ekonomi? Dan apakah program itu mampu menjawab persoalan yang paling mendesak?
Pertanyaan tersebut penting agar anggaran tidak sekadar habis terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat.
“Jangan menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah dampaknya dapat dirasakan terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Kemiskinan Tidak Boleh Hanya Menjadi Angka Statistik
Menurut Aji, pemerintah juga harus melihat masyarakat miskin sebagai manusia yang memiliki kebutuhan, harapan dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Angka kemiskinan memang penting sebagai dasar perencanaan. Tetapi angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah kehilangan wajah manusia di balik data.
Satu angka dalam statistik dapat berarti satu keluarga yang sedang berjuang.
Di dalamnya bisa terdapat anak yang membutuhkan pendidikan, orang tua yang membutuhkan pengobatan, serta keluarga yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting.
Data masyarakat miskin harus terus diperbarui dan diverifikasi agar program pemerintah tidak salah sasaran. Pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah dan masyarakat harus memiliki ruang untuk mengoreksi data berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Rakyat Jangan Sampai Menunggu Keajaiban
Aji menegaskan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan tidak boleh hanya diminta bersabar menunggu program pemerintah.
Mereka membutuhkan kebijakan yang konkret. Pangan yang terjangkau.
Lapangan pekerjaan.
Pendidikan yang dapat diakses.
Pelayanan kesehatan.
Perlindungan sosial.
Serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.
Jika seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan akan memiliki makna yang lebih besar.
Sebaliknya, jika pembangunan hanya dilihat dari sisi fisik sementara persoalan mendasar masyarakat dibiarkan berlarut-larut, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap orientasi kebijakannya.
Pembangunan Harus Memiliki Hati
Bagi Aji, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang dapat difoto dan diresmikan.
Pembangunan yang baik adalah ketika masyarakat merasakan perubahan nyata dalam kehidupannya.
Ketika petani lebih mudah menjual hasil pertanian.
Ketika anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat persoalan ekonomi.
Ketika warga sakit memperoleh pelayanan kesehatan.
Ketika masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Dan ketika tidak ada lagi keluarga yang harus bertanya setiap malam, “Besok kita makan apa?”
Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya.
Pemerintah memang harus membangun jalan, jembatan, gedung, fasilitas publik dan infrastruktur lainnya. Namun di balik semua itu, jangan pernah melupakan manusia yang menjadi alasan mengapa pembangunan tersebut dilakukan. Sebab anggaran adalah alat, pembangunan adalah sarana, sedangkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan.
Karena itu, Aji mengajak pemerintah, DPRD, masyarakat sipil dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Bukan mempertentangkan pembangunan dengan rakyat miskin. Tetapi memastikan setiap pembangunan benar-benar membawa rakyat keluar dari kemiskinan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak proyek yang selesai dibangun.
Melainkan berapa banyak masyarakat yang kehidupannya menjadi lebih baik setelah pembangunan itu dilakukan.
Jangan biarkan rakyat menunggu keajaiban hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Kebijakan publik harus hadir sebelum harapan berubah menjadi keputusasaan.
Oleh : Aji Rosyad, Pendiri Relawan Pembela Masyarakat (RPM), Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lebak, Ketua Umum Forum Wartawan Solid (FWS) dan sekaligus Pendiri GWSBB.