Beranda » Dewan Musa Sebut Ada 18 Panwascam di Lebak Rangkap Jabatan yang Diloloskan Bawaslu Kabupaten Lebak, Ini Nama-namanya

Dewan Musa Sebut Ada 18 Panwascam di Lebak Rangkap Jabatan yang Diloloskan Bawaslu Kabupaten Lebak, Ini Nama-namanya

by Editor Utama

Foto : Anggota DPRD Lebak Musa Weliyansah

Lebak – Anggota DPRD Lebak Musa Weliyansah menyebut bahwa ada 18 orang Panwascam yang rangkap jabatan atau dobel job yang dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Lebak beberapa waktu lalu.

Delapan belas orang, kata Musa, Senin (27/5/2024) pada Jurnalklik.com, berdasarkan data yang dihimpun diantaranya

  1. Dadang Hidayat dirinya lolos Panwascam yang juga asebagai Guru SMAN 1 Wanasalam.
  2. Agus Supriyatna (Ketua BPD desa Cilegongilir )
  3. Ajun Rouf (Guru SMAN 1 Bojong Manik)
  4. Windi Aris Rusdiana ( Guru SMAN 1 Cileles)
  5. Kuanepi ( Guru SMAN 1 Cimarga)
  6. Mardiana Yusup ( SMAN 1 Warunggunung)
  7. Asep Ubaidillah Umar ( Guru SMKN 1 Leuwidamar)
  8. Andriyana ( Guru MA Amanah Curugbitung)
  9. Deden Awaludin ( Guru MTS ASAFWAH RANGKASBITUNG)
  10. Dini Anggraeni ( GURU MTS KHOTROTUL HUDA CILELES)
  11. Darjat (GURU MTS MATHLAUL ANWAR GUNUNG CIGEMBLONG)
  12. Deden Awaludin ( DINAS PERTANIAN LEBAK)
  13. Revi Nurul Iman (GURU SDN 1 SAJIRA)
  14. Ade Bukhori Akbar (GURU SDN 2 PARUNGSARI CIPANAS)
  15. Rohman ( GURU SMPN 7 PANGGARANGAN)
  16. Ahmad Fatul Choir (GURU SKH NEGRI 1 MALINGPING)
  17. Dede Baehaki ( guru honor mi ma pasung)
  18. Opan Nurdiansyah honorer kecamatan Gunung Kencana

Kata Musa bahkan diduga masih banyak lagi yang lainya dan saat ini sedang dalam penelusuran. Berdasarkan data, ini bukti seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak yang dinilai miris karena tidak sesuai juknis dan diduga kuat ada konflik kepentingan serta menyalahi aturan yang berlaku.

“Jumlah tersebut masih sementara, kemungkinan masih banyak lagi yang doble job. Seharusnya Bawaslu Lebak segera mengambil sikap agar mereka yang rangkap jabatan bisa memilih salah satu pekerjaannya. Jika ingin di Panwascam tentu mereka yang dobel job harus mundur dari pekerjaan sebelumnya begitupula sebaliknya,”tandas Musa.

Sebelumnya diberitakan, Aktivis senior Musa Weliansyah menyebut bahwa adanya dugaan penerimaan sejumlah Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam persiapan Pilkada 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak yang diduga kuat rangkap jabatan dan bahkan oknum Panwascam menerima uang dari timsukses salah satu calon anggota DPR RI.

Baca Juga  Masyarakat Demo Kantor Pemda Lebak Desak Pj. Bupati Lebak Copot Kepala Kelurahan Rangkasbitung Barat

“Melalui transfer ke rekening pribadi hingga uang tunai untuk “Serangan Fajar” yang ditandatangani di kwitansi Bermaterai. Sungguh miris. Padahal sebelumnya baik yang terkait doble job maupun oknum Panwascam yang menerima uang dan menjadi tim sukses Caleg pada pemilu 14 Februari 2024 sudah saya informasikan ke Bawaslu Lebak melalui pesan Whatsapp serta mengirimkan bukti-bukti termasuk bukti transfer maupun poto kwitansi penerima uang tunai bermaterai. Seharusnya mereka di evaluasi dan tidak diloloskan kembali menjadi Panwascam di Pilkada, seharusnya mereka di laporkan,”tegas Musa Weliansyah pada awak media, Senin (26/5/2024).

Kata Musa yang juga anggota DPRD itu menegaskan bahwa tindakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebak diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan dinilai tidak profesional serta tidak berintegritas didalam menerima informasi masyarakat pada saat seleksi calon Panwascam.

Atas dasar itu, dalam waktu dekat Politisi Partai Persatuan Pembangunan Musa Weliyansah akan melaporkan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lebak ke DKPP RI.

Lanjut Musa, ada Beberapa oknum Ketua dan anggota hingga staf Panwascam di Kabupaten Lebak yang diduga menerima uang hingga puluhan juta per-orang, yang mana uang tersebut untuk dibagikan kepada pemilih agar mencoblos salah satu calon anggota DPR RI.

Dirinya juga mengaku memiliki bukti dan data pendukung bahwa ada beberapa Panwascam yang rangkap jabatan namun dibiarkan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lebak, padahal cukup jelas larangan rangkap jabatan bagi Panwascam sebagimana Pasal 117 uu No 7 tahun 2017 Tentang pemilu, bahkan sudah ada putusan DKPP RI Terhadap Bawaslu Kabupaten Lebak dengan nomor perkara : 49-PKE-DKPP/XII/2022. Walaupun dalam perkara tersebut yang menjadi pihak teradu yaitu Ketua dan anggota Bawaslunya berbeda namun poko perkaranya hampir sama.

Baca Juga  Dinilai Merusak Jalan dan Cemari Lingkungan, Aktivitas Urugan Tanah di Kampung Salahaur Didesak Segera Ditutup Total

Artinya, kata Musa, jika ada yang doble job harus mundur dari Panwascam atau dari pekerjaan sebelumnya baik guru honorer, P3K, Ketua BPD dan yang lainnya, Ini wajib hukumnya memilih salah satu.

“Apabila Bawaslu Lebak tidak Merespon saya akan laporkan ke DKPP RI, saya tidak akan main-main didalam pokok aduan akan meminta DKPP memberikan sanksi terberat yaitu pemberhentian,”tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak Dedi Hidayat mengaku bahwa pihak menjalankan tugas sudah sesuai dengan Juknisnya.

“Kalau kami sudah bekerja sesuai juknis, terkait itu mangga karena setiap orang punya hak untuk berbicara,”katanya.

Ketika ditanya kembali terkait pernyataan pak Musa yang mengaku memiliki bukti secara fakta bahwa adanya dugaan Panwascam yang dobeljob bahkan diduga menerima uang dari anggota DPR RI. Dedi Hidayat Ketua Bawaslu Lebak tidak menjawab. (*Aji/Red)

Berita Lainnya

Leave a Comment