Lebak – Himpunan Mahasiswa Islam Manjelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak mengkritisi peran pemerintah Kabupaten Lebak dalam menangani sejumlah persoalan di Kabupaten Lebak.
Mereka mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Lebak selama ini hingga angka pendidikan rendah, dan pengangguran meningkat. Akhirnya, akibat kondisi tersebut dinilai mengakibatkan tingkat kejahatan pencurian dan perbuatan kriminal semakin marak.
Sekertaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak Idong mengaku prihatin melihat kondisi saat ini di Kabupaten Lebak juga mempertanyakan terkait peran fungsi pemerintah kabupaten Lebak selama ini dalam mengatasi pengangguran.
“Hingga Tahun 2025 ini, masyarakat masih saja susah untuk bekerja sehingga semakin banyak pengangguran di Kabupaten Lebak. Bahkan, angka pengangguran kurang lebih hingga mencapai 7,57%,” tegas Wildan Pamungkas biasa disapa Idong, pada awak media, Rabu, 19 Maret 2025.
Kata Idong pendidikan di Kabupaten Lebak sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan Badan Statistik Sosial (BPS) Lebak bahwa pengangguran yang terjadi di Kabupaten Lebak akibat pendidikan yang rendah. Seperti di kabupaten Lebak SD hanya 45,93%, SMP 19,95%, dan SMA 15,12 % “Artinya, melihat kondisi itu, saya mempertanyakan selama ini dimana pemerintah dalam menangani dunia pendidikan,”tegasnya.
“Kemudian, belakangan ini kita sering diberikan informasi dan bahkan juga melihat maraknya pencurian dan tindakan kriminal yang terjadi di kabupaten Lebak. Menurut saya itu juga diduga akibat pengangguran yang tinggi dan pendidikan yang sangat rendah,”ujar Idong.
Ia menegaskan dengan tingginya pengangguran dan angka pendidikan di Kabupaten Lebak yang rendah sehingga berdampak dan atau menimbulkan terjadinya kekerasan dan pencurian, tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat tentang keamanan di Kabupaten Lebak.
Seharusnya, kata Idong, pemerintah bergerak melakukan tindakan khusus dalam memperioritaskan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Seperti memberikan tempat kerja dan turun kelapangan terkait kenapa pendidikan di kabupaten Lebak hanya sampai SD, SMP maupun SMA.
“Pengangguran dan pendidikan yang terjadi di kabupaten Lebak memang terendah, akan tetapi peran pemerintah kabupaten Lebak sampai mana menyelesaikan terkait sejumlah persoalan tersebut khususnya pada sektor Pendidikan. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah baik dari Dinas Disnaker, Sekda maupun Bupati terpilih agar segera memperioritaskan hal sangat dibutuhkan seperti memberikan masyarakat tempat pekerjaan, sehingga memutuskan tali pengangguran. Kemudian, terkait Pendidikan. Kami juga agar turun langsung ke bawah mempertanyakan kepada masyarakat kenapa sampai warga putus sekolah. Apakah terkendala dari segi ekonomi yang tidak mampu atau jarak tempuh ke sekolah dan apakah infrastuktur yang menjadi kendala, sehingga pemerintah bisa mengetahui langsung apa penyebabnya,”tandasnya. (*Ar)