Lebak – Kisruh yang terjadi dalam acara halalbihalal Pemerintah Kabupaten Lebak yang digelar di Pendopo Lebak, Senin 30 Maret 2026 terus menuai sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Kabupaten Lebak yang menilai insiden tersebut sebagai peristiwa “memalukan” dan mencerminkan krisis kedewasaan dalam kepemimpinan daerah.
Formatur HMI MPO Lebak, Rizki Dwi Saputra, menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah pemegang mandat rakyat yang diperoleh melalui proses demokrasi, sehingga seharusnya mengedepankan kepentingan publik, bukan mempertontonkan konflik di ruang terbuka.
“Kejadian ini sangat memalukan. Pemimpin seharusnya menjadi teladan, bukan justru mempertontonkan konflik yang tidak mencerminkan etika dan kedewasaan politik,” tegas Rizki.
Ia menilai, dinamika yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak menunjukkan adanya pergeseran fokus kepemimpinan dari kepentingan rakyat ke persoalan personal dan ego kekuasaan. Padahal, menurutnya, jabatan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Mandat rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika pemimpin sibuk dengan konflik internal, maka yang dirugikan adalah masyarakat—pembangunan terhambat, pelayanan publik terganggu, dan kepercayaan rakyat terkikis,” ujarnya.
Rizki juga mengingatkan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun, hal tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak citra institusi dan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kedewasaan politik itu diuji saat ada perbedaan. Yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi, bukan saling sindir di ruang publik,” katanya.
Ia menekankan bahwa masyarakat Lebak membutuhkan pemimpin yang fokus pada penyelesaian persoalan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, bukan disuguhi konflik elit yang tidak produktif.
“Rakyat tidak memilih pemimpin untuk menyaksikan drama kekuasaan. Rakyat butuh kerja nyata dan solusi,” pungkasnya.
HMI MPO pun mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Lebak segera kembali pada esensi kepemimpinan, yakni bekerja, melayani, dan mengabdi sepenuhnya demi kepentingan masyarakat luas. (*/Red).