Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Lebak dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh DPRD. Alasan efisiensi anggaran yang dijadikan dasar wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merampas hak konstitusional rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
Ketua DPC GMNI Lebak, Musail Waedurat, menegaskan bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD merupakan langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dikorbankan hanya atas nama efisiensi anggaran.
“Jika Pilkada dipilih oleh DPRD, itu sama saja mencederai demokrasi itu sendiri. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dirampas, dan kedaulatan rakyat dikebiri,” tegas Musail pada media, Kamis 8 Januari 2026.
Musail menyampaikan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan esensi demokrasi. Negara, kata dia, seharusnya hadir dengan solusi kreatif dan berkeadilan, bukan dengan memangkas hak politik rakyat.
Lebih jauh, Musail juga mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar terjadinya praktik transaksional dan jual beli jabatan. Menurutnya, ketika Pilkada tidak lagi berada di tangan rakyat, maka kepentingan politik elite akan semakin dominan.
“Kami khawatir, jika Pilkada dipilih DPRD, akan terjadi praktik jual beli jabatan. Demokrasi berubah menjadi transaksi politik, dan kepala daerah terpilih bukan lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada segelintir elite,” tambahnya.
DPC GMNI Lebak menilai bahwa wacana tersebut tidak hanya berbahaya bagi demokrasi lokal, tetapi juga mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar oleh rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, DPC GMNI Lebak mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk menghentikan wacana Pilkada melalui DPRD serta tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.
“Demokrasi bukan sekadar prosedur, tetapi nilai. Jika hak rakyat dirampas, maka yang lahir bukan demokrasi, melainkan kemunduran,”pungkas Musail. (*Aji/Red)