Lebak – Pernyataan Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya yang menyebut Wakil Bupati Amir Mantan Narapidana di Ruang Publik momen Halal Bihalal, Senin 30 Maret 2026 di Pendopo Lebak yang disaksikan jajaran OPD, menuai kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), Muhamad Saroji, menilai ucapan tersebut tidak hanya mencederai etika komunikasi publik, tetapi juga mencerminkan krisis kedewasaan dalam kepemimpinan.
Pernyataan yang disampaikan di ruang publik itu dinilai telah melampaui batas, karena menyerempet ranah personal Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah. Alih-alih menunjukkan kualitas sebagai pemimpin, sikap tersebut justru membuka ruang polemik dan memperkeruh suasana pemerintahan di mata masyarakat.
“Seorang kepala daerah bukan hanya pemegang kekuasaan administratif, tetapi simbol etika dan keteladanan. Ketika ruang publik dipakai untuk menyerang personal, itu bukan ketegasan—itu kegagalan mengendalikan diri,” tegas Saroji.
Ia menyoroti kontradiksi antara narasi “ruhay” yang kerap digaungkan dengan praktik komunikasi yang justru dinilai miskin nilai. Menurutnya, ruhay seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kedewasaan—bukan retorika kosong yang runtuh saat diuji di ruang publik.
“Jika ruhay hanya berhenti di slogan, sementara yang tampil adalah arogansi, maka publik patut mempertanyakan arah dan kualitas kepemimpinan hari ini,” lanjutnya.
HMI Cabang Lebak melalui Bidang PPD menyatakan sikap tegas:
Mengecam keras pernyataan Bupati yang dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan publik.
Mendesak klarifikasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan panggung untuk melampiaskan ego dan kepentingan personal.
Saroji menegaskan, kepemimpinan yang matang diuji dari kemampuan merawat perbedaan tanpa menjatuhkan martabat pihak lain. Ketika etika ditanggalkan, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, tetapi juga kepercayaan publik secara luas.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang sekadar lantang berbicara, tetapi yang mampu menjaga kehormatan jabatan dan merawat kepercayaan. Tanpa itu, kepemimpinan hanya akan kehilangan legitimasi di mata publik,” pungkasnya. (*/Red)