Lebak — Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan lumbung pangan atau food estate di Papua, termasuk wilayah Papua Barat dan sekitarnya, kembali menjadi sorotan publik. Di satu sisi, program ini diproyeksikan sebagai solusi menghadapi ancaman krisis pangan global. Namun di sisi lain, berbagai kritik muncul terkait dampak sosial dan lingkungan yang dinilai serius.
Pemerintah memandang food estate sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan lahan luas di Papua, program ini ditargetkan mampu meningkatkan produksi komoditas utama seperti padi, jagung, dan tebu.
Selain itu, proyek ini juga diharapkan mendorong pembangunan infrastruktur, menggerakkan ekonomi kawasan timur Indonesia, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Pendekatan modernisasi pertanian berbasis teknologi disebut menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pangan nasional. Tak hanya itu, program ini juga diklaim mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Namun, implementasi di lapangan memunculkan kekhawatiran. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Persiapan Cabang Lebak menilai proyek ini berpotensi memicu deforestasi dalam skala besar. Formatur Ketua Umum, Fauzan Muhyi, menegaskan bahwa konversi hutan untuk kepentingan proyek dapat mengancam keberlanjutan ekosistem Papua yang selama ini menjadi salah satu kawasan hutan tropis terluas di Indonesia.
Dari sisi sosial, proyek ini juga dikhawatirkan memperparah marginalisasi masyarakat adat. Sejumlah kajian menunjukkan risiko hilangnya tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat lokal akibat ekspansi lahan pertanian berskala besar. Situasi ini berpotensi memicu konflik agraria antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat.
Lebih jauh, pembukaan lahan hutan dan gambut untuk proyek food estate juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon, yang bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.
Meski dihadapkan pada berbagai kritik, pemerintah tetap melanjutkan program ini dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan terus diklaim menjadi perhatian. Evaluasi terhadap proyek serupa sebelumnya juga disebut sebagai bahan pembelajaran agar tidak mengulang kegagalan masa lalu.
Dengan beragam pro dan kontra yang mengiringi, food estate di Papua kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah: mampukah mewujudkan ketahanan pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. (*/Red)