Lebak – Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta dikelola secara transparan dan efisien. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026, Rabu 22 April 2026.
Menurut Juwita, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami di DPRD siap mengawal proses pembahasan APBD 2026 agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara transparan, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi publik,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2026. Sejumlah prioritas pembangunan dibahas, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2026. Berbagai catatan strategis disampaikan, terutama terkait pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas belanja publik agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta pimpinan fraksi yang aktif memberikan masukan dalam pembahasan anggaran.
Pembahasan APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus kebijakan meliputi ketahanan pangan, peningkatan layanan dasar, serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Lebak.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2026 mengusung konsep kolaboratif dan inklusif. Menurutnya, kebijakan anggaran yang disusun merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Lebak yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Ini menjadi titik tekan belanja daerah tahun 2026,” ujar Amir Hamzah. (*/Red)