Beranda » Membuat Terobosan, Kejari Lebak Resmikan Rumah RJ dan Posko Keadilan di 5 Desa Adat Kasepuhan

Membuat Terobosan, Kejari Lebak Resmikan Rumah RJ dan Posko Keadilan di 5 Desa Adat Kasepuhan

by Editor Utama

Lebak – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak meresmikan Rumah Retorative Justice (RJ) dan Posko Keadilan Masyarakat Adat dan Kasepuhan di 5 (lima) Desa Adat Kasepuhan, serta Launching Restorative Justice Online di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (19/6/2023).

Dalam acara peresmian tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Para Asisten di Kejaksaan Tinggi Banten, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, Kakanwil KUMHAM Provinsi Banten, Kepala Dinas KLH Provinsi. Banten, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bupati Lebak, Kasat Reskrim Polres Lebak, Dandim 0603, Ketua Pengadilan Rangkasbitung, Komandan Brigif, Dodiklatpur, Ketua MUI Lebak, Ustad Ahmad Rafiudin selaku Para Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Kabupaten Lebak.

Pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili : Kakan BPN Lebak, Kepala PLN daerah Lebak, serta seluruh kepala dan pimpinan Dinas dan OPD yang hadir : Ka Dinas Pariwisata, kepala Diskoimfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, para Camat, para Ketua Adat dan Kesepuhan, atau Baris Kolot Desa Adat Kanekes, Kesepuhan Guradoq Desa Guradoq Kec. Curuq Bitung,  Kesepuhan Cisungsang Desa Cisungsang, Kesepuhan Citorek Desa Citorek Timur, Kesepuhan Pasir Eurih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sobang, Ketua Sabaki dan MPMK, serta para Kepala Desa dan Perangkat desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Mayasri SH., MH menerangkan bahwa, kegiatan peresmian Rumah Retorative Justice (RJ) dan Posko Keadilan di 5 Desa Masyarakat Adat tersebut dalam rangka melaksanakan perintah Jaksa Agung RI terkait Restorativ Justice pada Kejaksaan.

Selain itu, lanjutnya, juga harus diperluas dengan mendirikan Kampung atau Rumah Rumah Restorativ Justice penegakkan hukum dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat serta untuk menjawab beragam permasalahan terkait hukum yang ada dan terus berkembang di masyarakat.

Baca Juga  Pj Gubernur Banten Al Muktabar Gunakan Hak Pilihnya di TPS 05 Kelurahan Pancur Kota Serang

“Sebagaimana arahan JAM PIDUM bahwa Jaksa harus mengasah kearifan lokal dalam memberikan keadilan restoratif dalam suatu perkara maupun sebelum menjadi perkara, dan peran jaksa dalam kampung atau rumah Restorativ Justice, harus proaktif dalam menyelesaikan masalah masalah hukum yang dialami masyarakat dengan penyelesaian melalui kearifan lokal serta  mempedomani  PERJA 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan,”ujar Kejari Lebak Mayasari.

Lanjut Maysari menyampaikan bahwa yang melatar belakangi pihaknya mendirikan Rumah Restorativ Justice bersinergi dengan masyarakat hukum adat dan kasepuhan sekaligus sebagai Posko Akses Keadilan bagi Masyarakat hukum Adat dan Kasepuhan di Lebak.

” Selain karena perintah Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jam Pidum diatas, juga karena melihat kekhususan terkait fakta sosial masyarakat di Kabupaten Lebak yang di beberapa daerah masih memegang teguh adat budaya serta kearifan lokal dengan sangat konsisten, sebagai cerminan jiwa masyarakat yang telah mengakar secara turun temurun dan menjadi hukum adat bagi masyarakatnya,” katanya. 

Menurut Kejari Lebak, Hukum adat merupakan sumber hukum secara historis dan sosiologis sehingga harus terus dijaga kelestariannya, namun dari hasil kunjungannya ke desa adat dan kesepuhan, dari informasi yang diterimanya serta dari beberapa literasi, pihaknya menemukan adanya beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat dan kasepuhan dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

“Untuk menjaga kelestarian adat budaya serta hukum mereka yang mulai tergerus baik karena kemajuan pembangunan serta derasnya kemajuan dan perkembangan masyarakat serta tekhnologi,  yang juga berdampak kepada masyarakat adat dan kasepuhan itu sendiri,”kata Mayasari.

Berangkat dari permasalahan tersebut, lanjut Mayasari, Kejaksaan Negeri Lebak merasa perlu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat dan Kasepuhan dengan  memberikan pendampingan baik sebagai mediator maupun  fasilitator,  terutama dalam bingkai Rumah Restorativ Justice sekaligus sebagai Posko Akses Keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dan kesepuhan di Kabupaten Lebak, agar permasalahan hukum dan jalan mencari keadilan benar benar dapat dirasakan langsung bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat dan Kasepuhan di Kabupaten Lebak.

Baca Juga  16 Tahun Kota Serang, Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti Ajak Perkuat Kerjasama Antar Daerah

Lanjut, Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Mayasri berharap, Rumah Restorativ Justice dan Posko Akses Keadilan bagi masyarakat Hukum adat dan kesepuhan ini nantinya dapat dipergunakan secara maximal dan optimal bukan hanya bagi masyarakat hukum adat dimana Rumah Restorativ Justice  dan Posko Akses Keadilan itu ditetapkan, tetapi dapat juga menjadi tempat bermusyawarah dan bermufakat atau melting point bagi masyarakat untuk mencari solusi secara bersama atas masalah – masalah yang dihadapi serta masalah hukum yang dialami.

“Dalam konsep Pra Restorativ Justice  maupun setelah masuk ke ranah APH dalam bingkai konsep Restorativ Justice sebagaimana PERJA Nomor 15 Tahun 2020 bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai upaya memberikan akses keadilan serta kemanfaatan kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan sekiranya menghasilkan terobosan-terobosan hukum yang kelak dapat dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di masa yang akan datang,”harap Mayasari.

Dalam acara tersebut, Kejaksaan Negeri Lebak melakukan penandatanganan  MoU antara bidang perdata dengan 30 Desa,  sekaligus pembukaan Posko Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) di 30 Desa sebagaimana MOU tersebut, untuk bersinergi bersama dengan pemerintah  desa dan organisasi desa serta dinas instansi terkait sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa.

Sekaligus mendorong pembangunan di Desa secara maximal dengan fungsi koordinasi, penyuluhan dan penerangan hukum khususnya tentang aturan pemakaian anggaran dana desa agar penggunaanya  tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagaimana perintah Bapak Jaksa Agung baik dari fungsi bidang DATUN maupun bidang intelijen. (*Red)

Berita Lainnya

Leave a Comment