Lebak – Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah kembali menyoroti pekerja buruh harian lepas yang ada di beberapa perusahaan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Minggu (16/10/2022).
Melalui pesan Whatsappnya ia menyampaikan ada ribuan pekerja yang sampai hari ini tidak mendapatkan program jaminan sosial seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Lebih ironinya lagi, mereka bekerja tanpa dibuatkan perjanjian kerja.
” Buruh harian lepas juga harus memiliki PKWT (Perjanjian kerja waktu tertentu ) sebagaimana amanat kepmen Nakertrans No 100 tahun 2004 dan PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, ALIH DAYA, PKWTT dan PHK. Dimana didalam isi perjanjian kerja tersebut harus berisikan Nama dan alamat pekerja, nama dan alamat perusahaan, jenis pekerjaan serta besaran upah, dan buruh harian lepas tersebut hanya bekerja kurang dari 21 hari perbulan, untuk itu perjanjian kerja harus dibuat untuk menjamin hak-hak pekerja dan hak-hak perusahaan,” tegas Musa.
Lanjut dia apabila buruh harian lepas bekerja lebih dari 21 hari setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut, maka perusahaan wajib mengangkat pekerja tersebut menjadi PKWTT(perjanjian kerja waktu tidak tertentu) artinya kariawan tetap sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 PP 35/2021.
” Selain itu peraturan pemerintah mengamanatkan agar pengusaha wajib memenuhi seluruh hak pekerja harian termasuk hak atas program jaminan sosial jika mereka buruh harian lepas tidak memiliki PKWT lantas legal standing pekerja untuk menuntut haknya apa,” kata Musa.
Musa menjelaskan bawah PKWT itu kan wajib dibuat sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi regulasi bagi pekerja dan perusahaan tanpa terkecuali bagi BHL (buruh harian lepas)
” Saya melihat ada akal-akalan licik beberapa oknum perusahaan dengan mensiasati kehadiran buruh harian lepas supaya lolos dari pasal 10 ayat 1 PP 35/2021, lucu dan aneh ada pekerja harian lepas sudah bekerja lebih dari 2 tahun dengan jenis pekerjaan yang sama dan ini terjadi dibanyak perusahaan yang ada di kabupaten Lebak,” ungkapnya.
” Ko ini dibiarkan, sejauhmana pengawasan dinas tenaga kerja Provinsi Banten. Padahal ada UPTD pengawasan didalam mengimplementasikan sekaligus mengasosiasikan PP NO 35/2021 terhadap pengusaha dan para buruh apa kerja mereka selama ini,” lanjut Musa.
Kata Musa anggota komisi III DPRD Lebak sekaligus mantan aktivis penggiat sosial di provinsi Banten kembali menegaskan, ia menduga terdapat lebih dari 1000 kariawan pabrik yang ada di wilayah kabupaten lebak masih berstatus buruh harian lepas mereka tidak memiliki PKWT, tidak mendapatkan program jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan.
” Padahal mereka bekerja ada yang sudah 5 tahun dengan jenis pekerjaan yang sama artinya mereka seperti pekerja gelap yang setatusnya oleh perusahaan tidak didaftarkan kepada instansi terkait yaitu dinas tenaga kerja kabupaten Lebak serta dihilangkannya hak atas jaminan program sosial,” katanya.
” Disini Sanksi harus tegas, harus segera diberikan kepada para pengusaha nakal itu. Tidak boleh persoalan seperti ini dibiarkan berlarut larut. Untuk itu pemerintah daerah melalui Disnakertrans Kabupaten Lebak harus segera berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Banten untuk mengambil langkah tegas secara bersama sama bila perlu hentikan aktivitasnya hingga para buruh itu mendapatkan haknya,” tegas Musa.
(*Red)
