Lebak – Perusahaan BUMN diduga kecolongan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, oknum penyalur jaringan internet WiFi di Kampung Naga Dua ditemukan menjual belikan Vouhcer ke konsumen dengan menggunakan jaringan milik perusahaan BUMN.
Hasil investigasi tim liputan dilapangan ditemukan bahwa Vouhcer yang dijual belikan oleh oknum tersebut merupakan saluran internet milik perusahan BUMN yang diduga kuat disalahgunakan oleh oknum berinisial Ija untuk meraup keuntungan.
Oknum Ija diduga menjual Vouhcer kepada konsumen diduga kangkangi aturan hukum. Karena dalam aturan hukum disebutkan barang siapa saja yang berani menyalah gunakan perusahaan BUMN Tanpa dapat ijin dari kominfo maka ancaman hukumannya dan ada sanksi berat.
Penyelenggaran ISP ilegal adalah kegiatan penjualan kembali layanan internet yang telah dibeli dari penyedia layanan tertentu kepada masyarakat, baik melalui koneksi WiFi maupun kabel LAN, tanpa izin resmi Kementerian Kominfo yang biasanya ditemukan diwilayah terkecil seperti perumahan atau area yang dibatasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Suprianto dalam keterangannya mengatakan bahwa “Dengan 80% penyelenggara ISP berada di Provinsi Banten. Wilayah ini, kata ia, menjadi fokus utama dalam penertiban ISP ilegal, karena mayoritas laporan yang sudah diterima.
Sejak periode 2023 hingga Maret 2024, Kominfo telah berhasil menindak 150 Penyelenggara ISP ilegal. Penindakan dilakukan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu, namun bagi yang tetap melanggar aturan, Kominfo dan pihak berwenang akan menjatuhkan sanksi pidana, dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara.
Sanksi pidana ini merujuk pada Pasal 47. Pasal 11 ayat 1 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang telah diubah oleh UU No.6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Melalui upaya penindakan yang berkesinambungan, DJPPI Kominfo turut menunjukkan komitmen dalam menegakkan aturan serta menjaga kualitas layanan internet yang adil dan legal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam upaya bersama membasmi praktik ilegal demi terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
Melalui Langkah ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyediaan layanan internet.
Saat ditemui dikediamannya Oknum berinial Ija sedang tidak ada di rumah, kemudian awak media mencoba menghubungi via wahastappnya, namun ija tidak menjawab pertanyaan dari awak media hingga berita ini di terbitkan, awak media masih upaya menghubungi pihak yang diduga pelaku jual beli untuk meminta keterangan selanjutnya.
Ditempat yang sama awak media berhasil konfirmasi kepada warga masyarakat terdekat. Kata warga bahwa Vouhcer yang dijual belikan oleh Ija itu didapat dari perusahaan BUMN.
Padahal secara aturan itu tidak boleh dijual secara eceran begitu, karena penyedia internet tersebut khusus untuk per-orangan bukan dijual eceran Vouhcer seperti yang dilakukan oleh ija, karena perusahaan tersebut milik negara bukan, sawasta /atau milik pribadi,”ujar warga kepada awak media, Rabu 4 September 2024.
Menurut warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa Ija sudah sejaklama menjual belikan Vouhcer internet kepada warga sekitar
“Setelah kami selidiki ternyata Ija diduga menyuntik saluran internet tersebut dari saluran kabel milik perusahaan BUMN,” ungkap warga. (*Tim/ DS/ Red)
