Beranda » Satpol PP Lebak Diminta Jangan Tutup Mata, Tindak dan Tertibkan Penggunaan Trotoar oleh Pedagang dan Kendaraan : Jika Diam, Kami Segel Kantor Satp PP Lebak dan Minta Dibubarkan

Satpol PP Lebak Diminta Jangan Tutup Mata, Tindak dan Tertibkan Penggunaan Trotoar oleh Pedagang dan Kendaraan : Jika Diam, Kami Segel Kantor Satp PP Lebak dan Minta Dibubarkan

Foto : Dok Istimewa/ Karya info Jurnal

by Editor Utama
0 comment

RANGKASBITUNG, LEBAK – Penataan ruang publik di pusat Kota Rangkasbitung kembali menjadi sorotan. Trotoar di Jalan Abdi Negara, tepatnya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, diduga dimanfaatkan untuk aktivitas berjualan dan parkir kendaraan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki justru diduga kehilangan fungsi akibat aktivitas lain. Masyarakat yang hendak melintas terpaksa menghadapi ruang gerak terbatas, bahkan berpotensi harus turun ke badan jalan untuk melanjutkan perjalanan.

Ini bukan persoalan sepele. Ketika fasilitas publik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yang dirugikan bukan hanya estetika kota, melainkan keselamatan dan hak dasar masyarakat.

KUMALA Perwakilan Rangkasbitung Afrizal menilai persoalan tersebut harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Satpol PP Kabupaten Lebak diminta tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di ruang publik.

Penegakan Perda tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi, imbauan, ataupun pernyataan normatif. Harus ada tindakan nyata terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

“Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan penegakan Perda dilaksanakan. Jangan sampai aturan dibuat, tetapi pelanggaran yang terlihat di depan mata justru dibiarkan berlangsung. Satpol PP harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik dan menjalankan kewenangannya secara profesional,” tegas Afrizal Kumala Perwakilan Rangkasbitung, pada Jurnalklik.com, Sabtu 21 November 2026.

Ia menegaskan, desakan penertiban bukan berarti memusuhi pedagang kecil. Pedagang tetap memiliki hak untuk mencari nafkah, tetapi aktivitas ekonomi harus ditempatkan sesuai ketentuan dan tidak boleh merampas hak masyarakat lainnya.

Pemerintah daerah juga dituntut menyediakan solusi penataan lokasi berdagang agar penertiban tidak sekadar memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain.
.
DASAR HUKUM: ADA ATURAN, ADA LARANGAN, ADA SANKSI

Persoalan penggunaan trotoar bukan tanpa dasar hukum. Sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan fasilitas pejalan kaki dan ketertiban penggunaan ruang publik.

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 131 ayat (1) menegaskan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Adapun Pasal 275 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki, berupa:

Pidana kurungan paling lama 1 bulan; atau Denda paling banyak Rp250.000.

Penerapan sanksi harus didasarkan pada pembuktian unsur pelanggaran dan proses hukum yang berlaku.

2. Perda Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
Pasal 38 mengatur larangan penggunaan daerah milik jalan dan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya.
Secara khusus, Pasal 38 huruf d melarang kegiatan berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin dari Bupati.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan trotoar untuk kepentingan berdagang bukan persoalan yang dapat dibiarkan tanpa pengawasan.

3. Perda Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan ini mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, keamanan, ketertiban, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pemerintah daerah memiliki landasan untuk melakukan penataan lokasi usaha, bukan membiarkan penggunaan fasilitas umum berlangsung tanpa kepastian peruntukan.

4. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 7 memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP juga berwenang melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penegakan Perda merupakan bagian dari tugas dan kewenangan institusi tersebut, bukan semata-mata pilihan atau kebijakan yang dapat diabaikan.
.
Afrizal meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak turun melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas parkir di Jalan Abdi Negara.

Penggunaan trotoar sebagai tempat parkir harus ditindak sesuai ketentuan lalu lintas dan peraturan daerah yang berlaku. Jangan sampai fasilitas pejalan kaki berubah menjadi ruang parkir tanpa pengendalian.

Koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan diperlukan agar penertiban tidak berjalan parsial. Pemerintah harus memastikan trotoar benar-benar kembali berfungsi bagi masyarakat.

JIKA PERDA TIDAK DITEGAKKAN, KUMALA SIAP MELAKUKAN LANGKAH PENYEGELAN KANTOR SATPOL PP LEBAK DAN MITNA KEMENDAGRI MEMBUBARKAN

KUMALA Perwakilan Rangkasbitung menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Pihaknya mendesak Satpol PP Kabupaten Lebak segera melakukan pemeriksaan lapangan, memberikan teguran sesuai prosedur, serta melaksanakan penertiban terhadap setiap pelanggaran.

Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan aksi penyampaian aspirasi secara terbuka, termasuk penyegelan simbolis kantor Satpol PP Kabupaten Lebak sebagai bentuk protes apabila tuntutan masyarakat tidak mendapatkan respons dan tidak ada langkah penegakan yang nyata.

Langkah tersebut merupakan bentuk tekanan dan penyampaian aspirasi secara damai, bukan tindakan yang membenarkan perusakan atau penghalangan pelayanan publik.

TROTOAR ADALAH HAK PUBLIK, BUKAN HAK KELOMPOK TERTENTU

Pemerintah Kabupaten Lebak tidak boleh membiarkan persoalan fasilitas publik menjadi masalah yang terus berulang.
Kepentingan ekonomi masyarakat harus tetap dilindungi, tetapi tidak boleh mengorbankan hak pejalan kaki.

Penataan harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih.
KUMALA meminta Bupati Lebak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dan memastikan perangkat daerah menjalankan tugas sesuai kewenangannya.

Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum daerah hanya karena pelanggaran yang kasatmata tidak kunjung ditangani.
Perda bukan sekadar dokumen. Kewenangan bukan sekadar jabatan. Dan trotoar bukan ruang bebas untuk kepentingan pribadi.

Kini masyarakat menunggu tindakan nyata Satpol PP Kabupaten Lebak. Bukan sekadar janji penertiban, melainkan bukti bahwa aturan benar-benar ditegakkan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media selalu membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait khususnya satpol PP Lebak, pengusaha yang diduga menggunakan trotorar tersebut sesuai etik jurnalistik. (*/Ar/ Red)

You may also like

Kantor Redaksi : Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak Banten

Email : Jurnalklik@gmail.com No Handphone : 085216233073/087794000978

Pilihan Editor

Berita Terkini

© 2025 – JurnalKlik.com