Beranda » Pejabat Publik Bukan Penguasa! Aktivis Desak Bupati Evaluasi Dinkes Lebak, BPK dan Ombudsmen Banten Diminta Gunakan Tufoksinya

Pejabat Publik Bukan Penguasa! Aktivis Desak Bupati Evaluasi Dinkes Lebak, BPK dan Ombudsmen Banten Diminta Gunakan Tufoksinya

by Editor Utama
0 comment

/LEBAK – Sikap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak yang diduga menghindar saat hendak dikonfirmasi Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lebak, Aji Rosyad, menuai sorotan.

Aktivis Penggerak Pemuda dan Rakyat Melawan di Banten mendesak Ombudsman RI Perwakilan Banten turun tangan mengevaluasi kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinkes Lebak.

Tak hanya Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten juga didesak melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Lebak sesuai kewenangan serta mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

Desakan tersebut muncul setelah Aji Rosyad mendatangi Kantor Dinkes Lebak pada Senin (16/11/2026) untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas terkait sejumlah informasi yang dinilai penting untuk diketahui publik.
Namun, menurut keterangan Aji, upaya untuk bertemu dan meminta penjelasan langsung dari Kepala Dinas tersebut tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, Kepala Dinas diduga menghindar ketika hendak ditemui awak media.

Peristiwa itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan komitmen pelayanan publik di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengemban tanggung jawab besar terhadap sektor kesehatan masyarakat.

Ari, Aktivis Penggerak Pemuda dan Rakyat Melawan di Banten, menilai pejabat publik semestinya memberikan ruang komunikasi yang terbuka, termasuk kepada insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat

Ia mendesak Ombudsman Banten tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan penelaahan terhadap kualitas pelayanan di Dinkes Lebak apabila ditemukan indikasi maladministrasi.

Selain itu, Ari meminta BPK Perwakilan Banten menjalankan fungsi pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran di lingkungan Dinkes Lebak. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

“Ketua JMSI Lebak seharusnya mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang layak ketika datang untuk menyampaikan aspirasi serta meminta klarifikasi. Kepala Dinas merupakan pejabat yang menerima amanah dari rakyat, sehingga sudah semestinya mengedepankan sikap terbuka dan profesional,” tegas Ari dalam keterangan persnya, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, sebelum mengambil langkah aksi unjuk rasa, pihaknya meminta lembaga terkait terlebih dahulu melakukan peninjauan dan evaluasi secara objektif.

“Kami meminta pihak-pihak terkait segera menindaklanjuti persoalan ini. Ombudsman perlu melihat bagaimana standar pelayanan publik dijalankan, sementara BPK dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap penggunaan anggaran. Semuanya harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.

Ari juga menyoroti pentingnya sikap responsif pejabat pemerintah terhadap insan pers. Menurutnya, kehadiran Ketua JMSI Lebak di kantor Dinkes bukan untuk meminta perlakuan istimewa, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik, termasuk memberikan kesempatan kepada pejabat terkait untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.

“Pers memiliki fungsi kontrol sosial.
Ketika seorang jurnalis datang untuk meminta klarifikasi, seharusnya itu menjadi ruang komunikasi yang baik, bukan justru menimbulkan kesan tertutup. Apalagi JMSI merupakan organisasi perusahaan pers yang menjadi salah satu konstituen Dewan Pers,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan bagaimana kualitas respons pelayanan pemerintah terhadap masyarakat apabila komunikasi dengan insan pers saja dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kalau Ketua JMSI saja mengalami kesulitan mendapatkan ruang komunikasi dan pelayanan yang layak, bagaimana dengan masyarakat biasa yang datang membawa keluhan terkait pelayanan kesehatan? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi,” lanjut Ari.

Lebih jauh, Ari meminta Bupati Lebak melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD, khususnya pejabat yang dinilai belum mencerminkan prinsip pelayanan publik yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, jabatan pemerintahan bukanlah simbol kekuasaan untuk membatasi kritik, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

“Ingat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jangan sampai muncul kesan bahwa kekuasaan berada di atas kepentingan masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam apabila persoalan seperti ini terus diabaikan. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap menyampaikan aspirasi melalui aksi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk desakan agar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Lebak dievaluasi,” tandasnya.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terkait dugaan tersebut belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Kesehatan maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Persoalan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak berwenang, sehingga tidak berhenti pada polemik komunikasi semata, tetapi menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

(*/ Abdurohman/ Red)

You may also like

Kantor Redaksi : Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak Banten

Email : Jurnalklik@gmail.com No Handphone : 085216233073/087794000978

Pilihan Editor

Berita Terkini

© 2025 – JurnalKlik.com