Beranda » Bimtek BLUD Lebak Disorot, GWSBB Desak Kejaksaan Negeri Lebak Mengusut Hingga Tuntas

Bimtek BLUD Lebak Disorot, GWSBB Desak Kejaksaan Negeri Lebak Mengusut Hingga Tuntas

by Editor Utama
0 comment

Lebak — Penanganan dugaan penyimpangan anggaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak memasuki fase yang mulai menarik perhatian publik.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus) masih melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait kegiatan yang dilaksanakan di Bandung pada Juli 2025 tersebut. Namun, proses klarifikasi itu kini mendapat sorotan dari Gerakan Warga Sipil Banten Bersatu (GWSBB).

Ketua Umum GWSBB, Adam Buya Sujana Karis, meminta proses yang dilakukan aparat penegak hukum tidak berhenti sebatas memanggil sejumlah pegawai, tetapi mampu membongkar secara utuh bagaimana kegiatan tersebut direncanakan, dibiayai, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan.

Adam menilai, informasi mengenai besaran anggaran kegiatan dan dugaan adanya sisa dana yang belum jelas penggunaannya harus ditempatkan sebagai bagian dari materi yang perlu diverifikasi secara serius, bukan sekadar menjadi polemik di ruang publik.

“Kalau memang ada informasi mengenai anggaran yang cukup besar, maka yang harus dibuka bukan hanya siapa yang hadir atau siapa yang dipanggil. Yang lebih penting adalah bagaimana uang itu direncanakan, dari mana sumbernya, siapa yang mengelola, siapa yang menerima, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujar Adam.

Sorotan tersebut berkaitan dengan informasi yang beredar bahwa masing-masing Puskesmas diduga mengeluarkan anggaran sekitar Rp75 juta untuk kegiatan tersebut. Disebutkan pula terdapat 32 Puskesmas yang mengikuti atau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud.

Jika angka tersebut nantinya terbukti benar, menurut Adam, aparat penegak hukum memiliki ruang untuk menelusuri keseluruhan konstruksi pembiayaan kegiatan, termasuk dasar pengenaan biaya, mekanisme pembayaran, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

“Rp194 juta itu jangan langsung divonis raib. Tetapi jangan juga dianggap angin lalu. Periksa dokumennya, cocokkan dengan realisasi, lihat pertanggungjawabannya, kemudian tarik kesimpulan berdasarkan bukti,” kata Adam.

Ia menegaskan, prinsip utama dalam
pengusutan persoalan tersebut adalah memastikan tidak ada pihak yang diposisikan sebagai pihak yang bersalah sebelum proses hukum menemukan bukti. Sebaliknya, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan juga harus diberikan ruang yang sama untuk menjelaskan perannya.

“Ini bukan soal mencari kambing hitam. Ini soal membuka terang persoalan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, harus dibuktikan secara terang. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Adam juga meminta pemeriksaan dapat menjangkau seluruh pihak yang relevan, mulai dari kepala Puskesmas, bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat Dinas Kesehatan, hingga pihak yang terlibat dalam kerja sama penyelenggaraan kegiatan.
Ia menilai pemeriksaan menyeluruh penting dilakukan agar tidak muncul kesan bahwa penanganan perkara hanya berhenti pada level pelaksana teknis.

“Kalau pemeriksaannya hanya melihat permukaan, publik akan terus bertanya.

Karena itu, telusuri dari hulu sampai hilir. Siapa yang merencanakan, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menandatangani, siapa yang membayar dan siapa yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut,” tegas Adam.

Kejari Lebak: Masih Tahap Klarifikasi

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lebak, Agung Malik Rahman Hakim, S.H., membenarkan bahwa pihaknya masih melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

“Ya betul itu bang. Masih proses klarifikasi pihak-pihak terkait,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Sabtu (22/8/2026).
Kejari Lebak sebelumnya disebut telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat maupun pegawai Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak terkait pelaksanaan Bimtek dan penilaian kinerja BLUD.

Pernyataan Agung tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penanganan masih berada pada tahap pengumpulan informasi dan klarifikasi. Dengan demikian, belum terdapat kesimpulan resmi dari Kejari Lebak mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam kegiatan tersebut.

Adam mengapresiasi langkah Pidsus Kejari Lebak yang mulai meminta keterangan pihak-pihak terkait. Namun, ia berharap proses tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan tidak terpengaruh tekanan dari pihak mana pun.

“Biarkan aparat bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Tetapi masyarakat juga berhak mengawasi prosesnya. Kontrol sosial bukan untuk mengintervensi penegakan hukum, melainkan memastikan persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran publik tidak berhenti menjadi tanda tanya,” katanya.
Ia menambahkan, GWSBB akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut.

Menurut Adam, dugaan mengenai besaran biaya kegiatan maupun sisa anggaran Rp194 juta saat ini masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak. Karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.

“Jangan sampai opini mendahului bukti. Tetapi jangan pula bukti yang seharusnya diperiksa justru tidak diperiksa. Kuncinya sederhana: buka dokumennya, periksa orang-orang yang terkait, telusuri aliran dananya, lalu simpulkan berdasarkan fakta,” pungkas Adam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun pihak-pihak lain yang disebut terkait mengenai klaim biaya sekitar Rp75 juta per Puskesmas dan informasi mengenai sisa anggaran sekitar Rp194 juta.

Perkembangan lebih lanjut atas persoalan tersebut masih menunggu hasil klarifikasi dan pemeriksaan Kejari Lebak. (*/Red)

You may also like

Kantor Redaksi : Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kabupaten Lebak Banten

Email : Jurnalklik@gmail.com No Handphone : 085216233073/087794000978

Pilihan Editor

Berita Terkini

© 2025 – JurnalKlik.com