Keluarga Mahasiswa Kecamatan Cileles (KMKC) melalui Bidang Advokasi Kemasyarakatan mengecam adanya penyaluran Makanan Bergizi Geratis (MBG) disalah satu sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang berlokasi di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, yang mana dalam penyaluran MBG tersebut nasi yang dibagikan kepada anak-anak sekolah TK tersebut diduga masih mentah. KMKC mendesak agar dapur MBG tersebut segera di stop dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Restu Hidayat selaku Bidang Advokasi Kemasyarakatan (KMKC) dalam keterangannya pada Jurnalklik com, Kamis 5 Febuari 2026, menegaskan bahwa kondisi tersebut sangat miris dan diduga melabrak aturan yang ditetapkan pemerintah. Mengingat, program MBG tentu harus menjamin kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan demi kesehatan masyarakat. Terlebih, yang saat ini terjadi penyaluran MBG tersebut di ruanglinkup taman sekolah kanak-kanak (TK).
“Saya menggaris bawahi bahwa makanan yang disediakan harus memenuhi standar kelayakan konsumsi. Nasi yang masih mentah tentu tidak hanya mengurangi nilai gizi, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan penerima manfaat. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam proses pengolahan maupun pengawasan,”tegas Restu.
KMKC menilai persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut tanggung jawab penyelenggara program terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Untuk itu, temuan ini harus segera menjadi atensi agar segera dilakukan penyetopan penyaluran serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, proses memasak, serta kontrol kualitas makanan sebelum dibagikan.
Sebagai bentuk kepedulian, KMKC menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Segera lakukan penyetopan dan penutupan dapur MBG.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
- Peningkatan standar pengolahan dan pengawasan kualitas makanan.
- Transparansi dari pihak penyelenggara terkait mekanisme kontrol mutu.
- Tindakan tegas terhadap pihak yang lalai dan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Kata Restu, KMKC berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran MBG ini, serta membuka ruang pengaduan bagi warga yang mengalami permasalahan serupa.
“Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar kejadian ini tidak terulang. Program yang baik harus dibarengi dengan pelaksanaan yang berkualitas. Kami akan konsisten dan komitmen mengawal persoalan tersebut hingga tuntas, bahkan bila perlu membuat Laporan secara Resmi,”tandasnya. (*Red)