Lebak – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Lebak menyampaikan keprihatinan atas terjadinya ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak dalam kegiatan Halal Bihalal Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Lebak, Senin (30/3/2026).
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Lebak, Madsari, menilai insiden tersebut tidak mencerminkan esensi halal bihalal sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan di lingkungan pemerintahan.
“Halal bihalal adalah ruang silaturahmi dan rekonsiliasi moral. Sangat disayangkan apabila momentum yang sarat nilai kebersamaan justru diwarnai ketegangan di ruang publik,” ujar Madsari dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keteladanan dari para pemimpin daerah, khususnya dalam menjaga etika komunikasi politik.
“Perbedaan pandangan dalam pemerintahan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan secara dewasa melalui komunikasi internal, bukan dipertontonkan di hadapan publik,” jelasnya.
Menurut Madsari, disharmonisasi di kalangan elite daerah berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan masyarakat.
“Ketika pimpinan daerah terlihat tidak solid, yang terdampak bukan hanya citra pemerintah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah daerah seharusnya tertuju pada pelayanan masyarakat dan penyelesaian persoalan riil di Kabupaten Lebak.
“Saat ini masyarakat membutuhkan kerja nyata: pelayanan publik yang optimal, pembangunan yang merata, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Energi kepemimpinan jangan habis pada konflik yang tidak produktif,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM Lebak mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera membangun kembali komunikasi politik yang sehat demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami berharap para pimpinan daerah dapat menahan ego politik dan kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama bagi seluruh elite daerah.
“Kepemimpinan publik bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga keteladanan moral. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang menyejukkan, bukan yang mempertontonkan ketegangan,” pungkasnya.
IMM Lebak berharap kejadian ini menjadi momentum evaluasi agar sinergi pemerintahan Kabupaten Lebak ke depan semakin kuat serta mampu menghadirkan stabilitas politik yang kondusif. (*/Red)