Beranda » Kumala Gelar Aksi Unjuk Rasa di Acara HUT Banten Ke 22, Korlap Aksi Aditya : Pemerintah Harus Fokus Pada Kondisi Rakyat

Kumala Gelar Aksi Unjuk Rasa di Acara HUT Banten Ke 22, Korlap Aksi Aditya : Pemerintah Harus Fokus Pada Kondisi Rakyat

by Editor Utama

Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Selasa (4/10/2022). Tidak hanya itu, beberapa orang masuk kedalam paripurna untuk melakukan protes dengan cara menaburkan kertas rillis yang berisi gambaran umum kondisi Banten saat ini sebagai bentuk kekecawaan para mahasiswa.

Korlap Aksi Aditya Ramadhan mengatakan harapan nya pisah dengan Jawa barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Banten, terutama daerah pelosok yang kurang tersentuh perhatian pemerintah, akan tetapi fakta nya selama 22 Tahun Banten berdiri menjadi Provinsi masih banyak masyarakat yang sengsara.

” Ada beberapa hal yang kami soroti disini seperti Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Pengangguran, Lingkungan dan lain-lain. tegas Aditya Ramadhan.

Lanjut Aditya mengatakan Birokrasi merupakan hulu dari pelayanan publik, carut marutnya birokrasi maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

” Bisa kita lihat hari ini kasus yang sedang berkembang yaitu Kredit Macet yang melibatkan antara Bank Banten dengan PT HNM perihal pemberian atau fasilitas kredit investasi senilai 186 Miliar yang sudah jelas sangat merugikan Negara,” ungkapnya.

Selain itu, kata Aditya, Bank Banten juga tersangkut kasus penggelapan uang atau TPPU terhadap Koperasi Jasa Sejahtera Baru (KJSB) Bank Banten.

Manurutnya, hal tersebut merupaka bukti dari carut marutnya birokrasi yang ada di Banten dan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah di dalam bank Banten. Padahal, tersimpan uang rakyat banten yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan.

” Maka seharusnya berkordinasi dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah jangan sampai terjadi adanya kasus yang tidak etis di dengar,” tegas Aditya Ramadhan.

“Kemudian, kemarin kita ketahui bersama mengenai Kasus Mutasi 4 PNS yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten secara sembunyi-sembunyi yang sudah jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan asas keterbukaan informasi,” lanjutnya menegaskan.

Baca Juga  Soroti Dugaan Pencemaran B3 Ke Laut, Sekjen PBSR Sebut Bantahan PLTU Banten 2 Labuan Menyakiti Rakyat

Lanjut Aditya Ramadhan mengatakan, meskipun SK sudah dibatalkan harapannya proses hukum tetap berjalan dikarenakan ini merupakan sebuah bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten.

” Jangan sampai KKN bisa bebas hidup di Banten. Jabatan strategis bukan digunakan untuk mengurusi kepentingan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri dengan cara jual beli jabatan,” tegasnya.

Banten juga masuk kedalam indeks provinsi paling tidak bahagia di Indonesia, karena banyak nya polemik yang ada dan tak kunjung usai.

Selain dari pada reformasi birokrasi pengangguran masih menjadi masalah serius di Banten, seiring dengan tinggi nya jumlah TPT yang ada di Banten mencapai 9,01% atau 563,40 Ribu orang. Tingginya angka pengangguran berjalan seimbang seiring banyak nya mafia atau oknum calo di lapangan pekerjaan.

” Bayangkan saja Banten sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, tetapi masyarakat Banten masih banyak yang nganggur. Bagaimana tidak, untuk masuk menjadi buruh pabrik saja diperlukan uang dengan jumlah yang tidak sedikit bahkan ada yang sampai 20 Juta bahkan lebih. Masyarakat ini kan kerja mau cari duit, bukan buang duit,” katanya.

Selain itu, faktor lingkungan menjadi yang tak kalah penting untuk dibahas, seiring dengan besar nya ekploitasi alam yang terjadi.

Sebagai contoh, kata Aditya, di Kabupaten Lebak banyak Eksploitasi Alamnya, banyak pertambangan diduga ilegal yang hingga kini masih bebas liar beroperasi tanpa memikirkan dampak lingkungan. Oleh karenanya pernah terjadi banjir bandang di Kabapten Lebak.

” Kalau sudah seperti itu kan yang menanggung akibat dan menderitanya masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Banten juga merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinannya, bagaimana tidak tinggi kemiskinan mahu kerja saja diduga banyak calo bebas dimana para warga yang mau bekerja itu diduga harus membayar sekian juta rupiah.

Baca Juga  Sudah Satu Tahun 55 Hektar Lahan Warga Belum Dibayar, Desa Sindangmulya Klaim Sulit Huhubungi Pihak BBWS C3

Fasilitas Kesehatan pun tak kalah pentingnya untuk dibahas, karena kita masih sering melihat fenomena ibu yang melahirkan harus menggunakan tandu terlebih dahulu karena minim nya infratruktur dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Begitupun dengan segudang polemik yang terjadi seperti pendidikan, SDM, dan yang lainya yang hari ini tak kunjung selesai.

Oleh karenanya momentum HUT Banten Ke-22 Tahun ini menjadi ajang untuk mengingatkan dan mengkritisi pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan.

(*RED)

Berita Lainnya

Leave a Comment