JAKARTA – Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dipastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid kedua di kantor Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (30/03/2026). Aksi tersebut merupakan konsistensi GAMMA dalam mengungkap dugaan ketidaksesuaian realisasi paket pekerjaan Preservasi Jalan Sampay – Gunungkencana yang dikerjakan oleh CV. FALBY PUTRA MANDIRI.
GAMMA menyatakan bahwa kajian, temuan dan dokumen laporan telah disampaikan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bahan dilakukan penindakan tegas pada setiap lembaga serta kontraktor yang di duga dapat merugikan masyarakat dan negara.
Berdasarkan hasil penelusuran, kajian lapangan dan keterangan yang dihimpun, GAMMA menilai terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jalan Sampay – Gunungkencana tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan spesifikasi teknis Direktorat Jenderal Bina Marga maupun kesesuaian dengan dokumen kontrak kerja.
“Aksi jilid kedua ini merupakan bentuk keseriusan serta konsistensi kami dalam mengungkap dugaan kuat terjadi kebobrokan pada realisasi Pekerjaan Preservasi Jalan Sampay – Gunungkencana” ujar perwakilan GAMMA, Abdul Hasyim, dalam keterangannya, Rabu 25 Maret 2026.
Menurut Hasyim, aksi yang akan digelar di kantor Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendesak Dirjen Bina Marga serta Menteri PU bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian proyek tersebut, yakni pelaksana teknis di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II dan PPK 2.3 Banten serta kontraktor yang menjadi penyedia jasa
“Tidak mungkin dugaan terjadi kebobrokan itu tidak diketahui pihak pihak yang bertanggung jawab, yakni Kasatker PJN Wilayah II serta PPK 2.3. jadi harus ditindak tegas,”ungkapnya
Tidak hanya itu, GAMMA juga memastikan akan melanjutkan langkah advokasi dengan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan laporan terkait dugaan perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam realisasi anggaran pembangunan jalan yang bersumber dari APBN melalui BPJN Banten.
“GAMMA menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan ini hingga terdapat langkah evaluasi dan penanganan yang jelas dari pihak pemerintah, Lembaga pengawasan terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH),”tegas Hasyim. (*Red)