Foto : Tangkapan Layar Video yang beredar. Dok : Jurnalklik.com.
JURNALKLIK.COM – Publik tengah menyoroti viralnya kasus siswa SMA Negeri 1 Cimarga, namun di balik fenomena tersebut muncul perhatian serius terhadap kondisi geografis sekolah yang dikelilingi aktivitas pertambangan pasir. Yang lebih mengejutkan, berdasarkan penelusuran dan laporan warga, diduga masih banyak tambang pasir ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah pendidikan tersebut.
Wakil ketua bidang hilirisasi Energi dan Sumber Daya Mineral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi menyoroti serius ramainya peta geografis di aplikasi google maps yang menunjukkan banyaknya aktivitas pertambangan disekitar sekolah.
“Viralnya siswa SMA 1 Cimarga ini banyak memberikan pelajaran, selain dari sisi pandang pendidikan, ada yang harus sama-sama kita perhatikan yaitu dari sisi lingkungan, terlihat jelas peta eksploitasi lingkungan yang sedang ramai memperlihatkan adanya kegiatan pertambangan disekitaran sekolah tersebut,” tegas Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi Wakil Ketua Bidang ESDM PB HMI, Sabtu (18/10/2025).
Wilayah Cimarga dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya alam pasir yang melimpah. Namun, lemahnya pengawasan dan dugaan adanya praktik pertambangan tanpa izin (illegal mining) memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial, terutama terhadap keselamatan serta kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar.
Beberapa titik penambangan didapati beroperasi di luar zona izin resmi, bahkan sebagian berada tidak jauh dari akses jalan yang digunakan siswa menuju sekolah. Aktivitas tambang ilegal ini dituding menyebabkan kerusakan jalan, peningkatan debu, kebisingan, hingga potensi longsor dan banjir akibat rusaknya struktur tanah.
“Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah masa depan anak-anak kita. Sekolah berada di tengah aktivitas tambang pasir yang sebagian diduga ilegal. Pemerintah harus segera turun tangan,” ungkap Tubagus Tri Aprilyandi mantan ketua HMI Cabang Lebak yang saat ini menjadi Pengurus HMI Pusat.
Tubagus pun menyampaikan bahwa Fenomena ini membangkitkan pertanyaan publik : apakah lokasi sekolah negeri seharusnya berada di zona rawan pertambangan tanpa regulasi yang jelas.
“Saya tentunya akan berkoordinasi dengan ketua HMI MPO Cabang Lebak untuk segera melakukan advokasi lebih dalam, agar informasi yang terkumpul akan disampaikan kepada lembaga pemerintah ditataran pusat untuk dilakukan penguatan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas tambang yang diduga masih ilegal,” Pungkas Tubagus yang biasa disapa kanda Bew.
Keberadaan tambang ilegal di sekitar sekolah bukan hanya mengancam kualitas pendidikan, tetapi juga membuka potensi eksploitasi sumber daya alam yang dapat mengganggu kenyamanan siswa saat menuju sekolah.
Tubagus juga mengajak seluruh elemen Aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan publik untuk lebih jeli dalam menanggapi viralnya siswa SMA Cimarga.
“Seharusnya ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Dinas ESDM Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan pasir di Cimarga, baik yang berizin maupun yang diduga ilegal. Transparansi peta izin tambang serta tindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal menjadi tuntutan utama” ucapnya.
Dengan fakta ini, viralnya kasus siswa tidak dapat dipandang sebagai isu individu semata, melainkan sebagai pintu masuk untuk membongkar problem struktural terkait tata kelola pertambangan rakyat dan perlindungan wilayah pendidikan di Provinsi Banten.
“Gubernur Banten tidak boleh hanya terfokus pada masalah perselisihan antara Murid dan Kepala Sekolah nya saja, tapi harus berani menyidak dan menyelesaikan permasalahan tambang-tambang diwilayah lebak yang diduga masih banyaknya pertambangan ilegal diwilayah tersebut,” Tutup Tubagus Muhamad Tri Aprilyandi. (*/Red)